Tingkatkan Kualitas Pelaporan Inovasi, Bapperida Kepulauan Selayar Dorong Optimalisasi Indeks Inovasi Daerah

SELAYAR, 21 Oktober 2026 – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Bidang Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaporan Inovasi Daerah pada Rabu (21/10/2026), bertempat di Ruang Rapat Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar.

Bimbingan teknis ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan para inovator serta operator dalam menyusun pelaporan inovasi daerah secara tepat, lengkap, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kualitas pelaporan menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan bahwa inovasi yang dilaksanakan tidak hanya terdokumentasi dengan baik, tetapi juga memiliki bukti dukung yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sektor kesehatan, khususnya Dinas Kesehatan, RSUD KH. Hayyung, dan seluruh UPTD Puskesmas, menjadi salah satu fokus perhatian mengingat pentingnya inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Berbagai inovasi yang dikembangkan di sektor ini diharapkan dapat terdokumentasi secara optimal sehingga manfaat, keberlanjutan, serta dampaknya terhadap pelayanan publik dapat tergambarkan dengan jelas.

Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan dapat memahami tahapan pelaporan inovasi daerah, melengkapi data dan dokumen pendukung, serta menghindari kesalahan dalam proses penginputan maupun pemenuhan indikator penilaian. Koordinasi antara inovator dan operator juga menjadi hal penting agar informasi yang disampaikan sesuai dengan kondisi pelaksanaan inovasi di masing-masing perangkat daerah.

Pelaksanaan bimtek ini juga menjadi langkah strategis dalam mendukung peningkatan Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Kepulauan Selayar. Melalui pelaporan yang berkualitas, pemenuhan data dukung yang valid, serta sinergi seluruh perangkat daerah, diharapkan capaian penilaian inovasi daerah dapat meningkat dan mencerminkan perkembangan inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar berharap kegiatan ini dapat mendorong komitmen seluruh perangkat daerah untuk terus mengembangkan inovasi yang kreatif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, inovasi daerah tidak hanya menjadi bagian dari pemenuhan indikator penilaian, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kepala Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar Hadiri Rapat Penguatan Tata Kelola Dekranasda, TP PKK, dan TP Posyandu se-Indonesia Bagian Tengah di Bali

BALI, 22 Oktober 2026 – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Ibu Dr. Finriany Arifin, S.Pi., M.Si, menghadiri Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranasda, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), serta Tim Pembina Posyandu se-Indonesia Bagian Tengah yang dilaksanakan di Provinsi Bali pada 21-22 Oktober 2026.

Rangkaian kegiatan diawali dengan Gala Dinner Penyambutan dan Malam Keakraban pada Rabu (21/10/2026) di Rumah Jabatan Gubernur Bali. Selanjutnya, kegiatan sosialisasi dan rapat inti dilaksanakan pada Kamis (22/10/2026), bertempat di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali (Art Centre), Denpasar.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum TP PKK sekaligus Ketua Harian Dekranas dan Ketua Umum Tim Pembina Posyandu Pusat, Ny. Tri Suswanti Tito Karnavian, didampingi Ketua TP PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali, Putri Suastini Koster.

Rapat tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan koordinasi dan sinergi antarorganisasi, serta menyelaraskan program kerja Dekranasda, TP PKK, dan TP Posyandu. Penguatan ini diharapkan mampu mendorong pelaksanaan program yang lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan keluarga.

Dalam konteks pembangunan daerah, sinergi ketiga lembaga memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi kerajinan lokal dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memperkuat pemberdayaan ekonomi keluarga, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui Posyandu. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor dan keselarasan program dengan prioritas pembangunan daerah menjadi aspek penting untuk memastikan manfaat kegiatan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Kehadiran Kepala Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar dalam kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman dan koordinasi terkait tata kelola kelembagaan serta mendorong penyelarasan program lintas sektor dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi lokal, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dan memperkuat kualitas pelayanan publik.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun komitmen bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memperkuat peran Dekranasda, TP PKK, dan TP Posyandu sebagai mitra strategis pembangunan. Sinergi yang semakin baik diharapkan dapat mendukung pengembangan UMKM dan kerajinan daerah, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, serta terwujudnya keluarga yang mandiri, sehat, dan sejahtera di Kabupaten Kepulauan Selayar.

PELANGI dan BESTIE-PTM Raih Predikat Terbaik pada Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026

Selayar — Panitia Pelaksana Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026 resmi mengumumkan hasil penilaian terhadap seluruh inovasi yang berkompetisi tahun ini. pemenang ditetapkan oleh Tim Juri yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 318/VII/Tahun 2026.

Lomba Inovasi Daerah tahun ini diikuti oleh 19 inovasi, terdiri atas 17 inovasi pada Kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 2 inovasi pada Kategori Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Seluruh peserta dinilai menggunakan indikator Indeks Inovasi Daerah (IID) yang di keluarkan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri) Nomor 16 sampai dengan Nomor 35, dengan nilai maksimum keseluruhan sebesar 111 poin. Tim Juri menegaskan bahwa proses penilaian dilaksanakan secara mandiri, independen, objektif, dan tanpa intervensi pihak mana pun, serta bersifat final dan mengikat.

PELANGI Unggul di Kategori OPD

Pada Kategori OPD, predikat Juara/Terbaik diraih oleh inovasi Pelayanan Pengaduan Lingkungan Hidup Terpadu (PELANGI) dari Dinas Lingkungan Hidup, dengan perolehan nilai 83 dari 111 atau setara 74,8 persen. Posisi kedua ditempati Gerakan Masyarakat Menuju Akses Perbankan (GRAMEES BANK) dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) dengan nilai 76 poin (68,5 persen), sementara posisi ketiga diraih Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PANTAS) dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan nilai 71 poin (64,0 persen).

Sejumlah inovasi lain turut mencatatkan capaian yang baik, di antaranya RUMAH KU dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, SIPEKA dari Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, serta ASSIPA’NA BOS dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yang masing-masing berada pada jajaran sepuluh besar.

BESTIE-PTM Terbaik di Kategori UPTD

Pada Kategori UPTD, predikat Juara/Terbaik diraih oleh inovasi Bimbingan Edukasi Sistematik Terpadu Inklusif dan Elektronik Berbasis E-Book (BESTIE-PTM) dari UPTD Puskesmas Parangia dengan nilai 72 dari 111 atau 64,9 persen. Posisi kedua diraih Gerakan Membawa Bekal dan Tumbler dari Rumah (GEREBEK RAMAH) dari UPT SMPN Benteng Nomor 1 Kepulauan Selayar dengan nilai 61 poin (55,0 persen).

Bentuk Komitmen terhadap Ekosistem Inovasi Daerah

Penyelenggaraan Lomba Inovasi Daerah setiap tahun merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Bapperida untuk mendorong lahirnya gagasan-gagasan inovatif dari perangkat daerah maupun unit pelayanan teknis, sekaligus memperkuat kinerja Indeks Inovasi Daerah (IID) kabupaten secara berkelanjutan. Melalui kompetisi ini, inovasi yang dihasilkan diharapkan dapat direplikasi dan memberi dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor, mulai dari Standar Pelayanan Minimal, hingga tata kelola pemerintahan.

Hasil penilaian Tim Juri selanjutnya menjadi dasar bagi Panitia Pelaksana untuk menindaklanjuti proses penetapan dan pengumuman resmi pemenang oleh Bupati Kepulauan Selayar. Penghargaan bagi para pemenang telah diserahkan pada rangkaian Resepsi Kenegaraan Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kepala Badan Bapperida turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah dan unit pelayanan yang telah berpartisipasi aktif dalam ajang ini, dan berharap semangat berinovasi terus tumbuh di setiap lini pemerintahan guna mewujudkan Kepulauan Selayar yang semakin inovatif dan berdaya saing.

(Bidang Riset dan Inovasi, Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar)

KEPALA BAPPERIDA HADIRI EVALUASI RANPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2025

Makassar, 6 Agustus 2026 – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Dr. Finriyani Arifin, S.Pi., M.Si menghadiri Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan di Ruang Rapat BKAD Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (6/8/2026).

Rapat evaluasi ini merupakan bagian dari tahapan pembinaan dan evaluasi terhadap Ranperda sebagai upaya memastikan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar pengelolaan keuangan daerah serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.


Kepala Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar mengikuti Rapat Evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Makassar, Kamis (6/8/2026)

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Bapperida bersama perangkat daerah terkait mengikuti proses evaluasi dan pembahasan terhadap substansi Ranperda guna memperoleh masukan serta penyempurnaan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Keterlibatan Bapperida difokuskan pada aspek sinkronisasi antara pelaksanaan program pembangunan dengan dokumen perencanaan daerah, sehingga pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dapat mencerminkan capaian kinerja pembangunan yang telah direncanakan.

Keikutsertaan Kepala Bapperida menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Selain itu, proses evaluasi ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban pembangunan daerah.

Melalui rapat evaluasi ini diharapkan seluruh hasil pembahasan dan rekomendasi dapat menjadi dasar penyempurnaan Ranperda, sehingga dokumen yang dihasilkan semakin berkualitas, memenuhi ketentuan yang berlaku, serta mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar.

Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar akan terus berkomitmen mendukung setiap tahapan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah secara terintegrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.

HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) BAPPERIDA TAHUN 2025

Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kami. Masukan, saran, dan penilaian yang diberikan merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Kami berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi agar setiap layanan yang diberikan semakin memenuhi harapan masyarakat. Partisipasi Anda adalah semangat kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik.

Mari bersama membangun pelayanan publik yang semakin berkualitas demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

GERAKAN INDONESIA ASRI X JUMAT PAGI BERSIH LINGKUNGAN (JUMPA BERLIAN)

Jumat, 6 Februari 2026.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani persoalan sampah nasional secara serius dan terintegrasi. Dalam taklimatnya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026, Presiden menyampaikan rencana peluncuran Gerakan Indonesia ASRI (aman, sehat, resik, indah) sebagai gerakan nasional untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata.

Dalam rangka menyukseskan Gerakan Indonesia Asri, jajaran Staf BAPPERIDA Kabupaten Kepulauan Selayar ikut serta dalam Kerja Bakti Terpadu yang dilaksanakan melalui kolaborasi lintas sektor. Turut hadir diantaranya Kodim 1415 Kepulauan Selayar, Polres Kepulauan Selayar, Kejaksanaan Negeri Kepulauan Selayar, DANPOS TNI AL, Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Kepulauan Selayar, Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kepulauan Selayar, Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Tanadoang, PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Selayar,  Pos SAR Nasional, Rumah Tahanan Kelas II.B Selayar, Komisi Pemilihan Umum Selayar, Kantor Bank BNI Cabang Selayar, Kantor Bank Sulselbar Cabang Selayar, dan unsur-unsur lainnya.

Kegiatan ini dilaksanakan secara terpadu di sepanjang kawasan pantai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) hingga Pelabuhan Benteng, sebagai wujud komitmen bersama dalam menjaga kebersihan, keindahan, dan kelestarian lingkungan pesisir.

Melalui kolaborasi lintas sektor ini, diharapkan semangat gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan terus tumbuh, sejalan dengan upaya mewujudkan wilayah yang bersih, sehat, dan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN TAHUN 2026 HARI KE-3 : KECAMATAN BONTOSIKUYU

Pada hari ke-3 pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan dilaksanakan di Kecamatan Bontosikuyu pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2026, bertempat di Aula Kantor Kecamatan Bontosikuyu. Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Perencanaan berikutnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem perencanaan pembangunan daerah.

Musrenbang Kecamatan dihadiri oleh Wakil Bupati, Kepala Bapperida, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta unsur pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Melalui Musrenbang Kecamatan diharapkan terwujud kesepakatan bersama terhadap prioritas pembangunan kecamatan yang berpedoman pada kebutuhan masyarakat, mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta menjadi dasar dalam penyusunan rancangan RKPD.

MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN TAHUN 2026 HARI KE-2 : KECAMATAN BONTOMATENE

Pada hari ke-2 Musrenbang Tingkat Kecamatan dilaksanakan pada hari Selasa, 27 Januari 2026, bertempat di Aula Kantor Kecamatan Bontomatene. Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Perencanaan berikutnya, sebagaimana diamanatkan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

Melalui Musrenbang Kecamatan ini diharapkan terbangun kesepakatan lintas pemangku kepentingan terhadap prioritas pembangunan kecamatan yang berbasis kebutuhan riil masyarakat, berorientasi pada hasil (outcome), serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Bapak Drs. H. Muhtar, M.M, Kepala BAPPERIDA Ibu Dr. Finriyani Arifin, S.Pi., M.Si, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, bersama unsur pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan, serta perwakilan pemangku kepentingan lainnya.

 

MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN TAHUN 2026 HARI KE-1 : KECAMATAN BONTOHARU

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar secara resmi memulai Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2027.

Kegiatan ini diawali di Kecamatan Bontoharu yang dilaksanakan pada Senin, 26 Januari 2026  dan resmi dibuka oleh Wakil Bupati Kepualauan Selayar Bapak Drs. H. Muhtar, M.M., Musrenbang Kecamatan ini menjadi tonggak awal proses perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, sebagai lanjutan Musrenbang Desa dan Kelurahan. Hadir dalam kesempatan tersebut jajaran Forkopimda, Kepala OPD terkait, unsur Pemerintah Kecamatan Bontoharu, Perwakilan Pemerintah Desa, serta Pemangku Kepentingan Pembangunan Daerah.

“Musrenbang tingkat kecamatan merupakan forum strategis yang melibatkan antar pelaku pembangunan dalam lingkup penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar 2027, forum ini juga bertujuan untuk menghubungkan agenda dan prioritas pembangunan kecamatan dengan agenda dan prioritas Pemerintah Daerah sebagai lembaga teknis pelaksana program dan kegiatan.”, ucap Wakil Bupati Kepulauan Selayar Muhtar dalam sambutannya.

Dalam sambutannya juga Wakil Bupati Kepulauan Selayar melakukan sosialisasi Program Gerakan Menanam Lima Juta Kelapa (GEMERLAP) dan Gerakan Menanam Batara (GEMETAR) kepada seluruh pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan.

 

 

 

Penguatan Ekonomi Rakyat Melalui GRAMEES BANK: Inisiatif Strategis Marzuki Adam, S.Kel

GRAMEES BANK adalah akronim dari Gerakan Masyarakat Menuju Akses Perbankan, merupakan Aksi Perubahan dari Pelatihan Kepemimpinan Adiministrator (PKA) Angkatan XVIII Tahun 2025 pada Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (PUSJAR SKMP LAN RI) Makassar.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 44 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi, disebutkan bahwa Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas membantu Bupati dalam fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi yang menjadi kewenangan daerah.

Selanjutnya, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang merupakan unsur penunjang fungsi pelaksana perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

Salah satu agenda yang menjadi koordinasi Bidang PPM adalah penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Bidang PPM adalah tim sekretariat Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Kepulauan Selayar. Koordinasi terkait permasalahan kemiskinan saat ini telah berjalan dengan melibatkan OPD yang mempunyai keterkaitan langsung dengan kemiskinan. OPD tersebut seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan.

Perkembangan Antar Waktu Persentase Penduduk Miskin (P0) Kab. Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

Angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar belum menunjukkan penurunan berarti. Dapat dilihat pada grafik di atas, kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar masih di atas dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Berbagai program bantuan telah disalurkan langsung masyarakat miskin baik yang bersumber dari APBD maupun APN.

Hal ini menunjukkan masih perlunya kerja keras semua pihak serta koordinasi antar OPD Beberapa kendala yang telah teridentifikasi terkait kinerja penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah:

  1. Data kemiskinan masih perlu terus di update;
  2. Program bantuan masih ada yang tidak tepat sasaran;
  3. Bantuan yang diterima belum sanggup melepaskan penerima dari jerat kemiskinan;
  4. Penerima bantuan enggan keluar dari daftar pemerima walaupun tingkat kesejahteraanya telah meningkat;
  5. Terbatasnya akses kredit dan permodalan dengan bunga rendah.

Diperlukan sebuah inovasi sehingga kendala tersebut di atas dapat teratasi. Untuk masalah data telah terbit Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi acuan penanggulangan kemiskinan. DTSEN ini berupa data By Name By Adress (BNBA) yang berisi nama-nama masyarakat yang dibagi per tingkat kesejahteraan (desil) mulai dari desil 1 sampai 10. Desil 1 adalah kelompok masyarakat dengan tingkat kesejaheraan terendah. DTSEN adalah sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

DTSEN ini terus diverifikasi dan divalidasi sehingga tiap tiga (3) bulan ada update terbaru. Dengan DTSEN ini program pemberian bantuan diupayakan menjadi lebih tepat sasaran Terkait perilaku penerima bantuan yang enggan keluar dari kategori miskin karena tidak ingin keluar dari daftar penerima dapat dilakukan pemberian pemahaman bahwa bantuan hanya untuk masyarakat miskin dan dapat berimplikasi hukum bila bukan masyarakat miskin yang menerima. Telah ada beberapa contoh kasus pengembalian bantauan akibat penerima bersangkutan telah keluar dari kategori mikin namun tetap menerima.

Untuk akses permodalan telah ada program dari pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari beberapa bank pemerintah seperti BRI, BNI, BSI, Bank Mandiri dan Bank Sulselbar. Namun dibanding daerah lain di Sulawesi Selatan realisasi KUR di Kabupaten Kepulauan Selayar tergolong rendah dan berada di posisi paling bawah seperti diperlihatkan pada grafik di bawah ini.

Kinerja Penyaluran KUR di Sulawesi Selatan 2025

Masyarakat dengan taraf ekonomi rendah, utamanya pelaku Usaha Kecil Skala Mikro perlu diberdayakan melalui pemberian akses permodalan sehingga tidak hanya mengandalkan Bantuan Sosial (Bansos). Kendala selama ini karena kepercayaan bank yang rendah terhadap masyarakat pada golongan ini. Akan sangat baik bila ada inovasi yang bisa memberikan peluang bagi masyarakat miskin penerima rutin Bansos untuk dapat mengakses permodalan dengan bunga rendah dan kalau memungkinkan tanpa agunan. Oleh karena itu kami merencanakan Aksi Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) ini sebuah inovasi untuk memfasilitasi akses permodalan bagi para penerima Bansos agar lebih cepat berdaya dengan melakukan pertemuan rutin antara penerima Bansos dengan Lembaga Keuangan.

Relasi keduanya merupakan sebuah kemitraan atau kerjasama saling menguntungkan dimana penerima Bansos membutuhkan akses permodalan untuk dapat keluar dari kategori masyarakat miskin dan Lembaga Keuangan membutuhkan nasabah untuk menyalurkan angggarannya.

TIM KERJA AKSI PERUBAHAN GRAMEES BANK

GRAMEES BANK adalah sebuah inovasi untuk memfasilitasi akses permodalan bagi para penerima Bansos agar lebih cepat berdaya dengan membangun relasi antara penerima Bansos dengan Lembaga Keuangan. Relasi keduanya merupakan sebuah kemitraan atau kerjasama saling menguntungkan dimana penerima Bansos membutuhkan akses permodalan untuk dapat keluar dari desil terbawah DTSEN dan Lembaga Keuangan membutuhkan nasabah untuk melaksakan kewajibannya menyalurkan anggaran micro finance.

Informasi Selengkapnya dapat mengakes ke link berikut:

Youtube : http://youtube.com/watch?si=7THz1aSCfGT9hqz-&v=11dA_cRcleg&feature=youtu.be

Majalah : https://drive.google.com/file/d/107H3vnaclHdrnyA1VX6uJroZqPqMW8V_/view?usp=drive_link